Pmna 3 tahun 1997 pdf

Peraturan kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1999. Keputusan presiden nomor 60 tahun 1998 jo nomor 77 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja menteri. Dalam melakukan perbuatan hukum tertentu terhadap hak atas tanah, biasanya calon penerima hak diwajibkan membuat pernyataan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 99 pmna kbpn no. Peraturan menteri negara agrariakepala bpn nomor 3 tahun 1997 ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undangundang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta 12110. Pembukaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa pembentukan pemerintah negara indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Keputusan presiden nomor 122m tahun 1998 tentang pembubaran kabinet.

Undangundang nomor 29 tahun 1956 tentang peraturanperaturan dan tindakantindakan mengenai tanahtanah perkebunan lembaran negara tahun 1956 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1126. Namun, susunannya masih berbentuk seperti blanko ppat. Peraturan menteri negara agrariakepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Undangundang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria lembaran negara tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor. Sebelumnya foto serah terima berita acara 18 nama calon anggota kpai periode 20 2016 tim seleksi kepada kpai berikutnya undang undang uu ri no. Petunjuk teknis peraturan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 download 1 halaman gratis. Peraturan menteri negara agraria kepala badan pertanahan. Tahun 1997 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3696. Peta skala besar serta terkait kelengkapan informasinya, tidak bisa lepas. Keputusan presiden republik indonesia nomor 122m tahun 1998 tentang pembentukan kabinet reformasi pembangunan. Peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja badan pertanahan nasional republik indonesia.

Pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah selanjutnya disebut pmna kbn nomor 3 tahun 1997. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah lembaran negara tahun 1996 nomor 58, tambahan lembaran negara nomor 3643. Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan. Petunjuk teknis peraturan menteri negara agraria kepala.

Pp no 24 thn 1997 tentang pendaftaran tanah hamka mc. Juknis pengumpulan data yuridis dan pengukuran pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan petunjuk teknis yang menjadi panduan bagi petugas kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional. Peraturan menteri negeri agraria kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 pmna kbpn 3 1997 pasal 142 ayat 1 menyebutkan peta pendaftaran tanah dibuat dengan memetakan hasil pengukuran bidang tanah pada peta dasar pendaftaran tanah. Pdf rangkuman materi pendaftaran tanah daya perwira.

Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Akta ppat sebagai akta otentik notaris victory sh mkn. Peraturan presiden nomor 10 tahun 2006 tentang badan pertanahan nasional. Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Lampiran 1 formulir isian 401 keputusan kepala kantor. Skripsi ini dilatarbelakangi dengan berlakunya sistem penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris dalam pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 peraturan menteri atrkbpn nomor 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dimana dalam pembuatan surat keterangan waris, masih dilakukan pembedaan mengenai pejabat yang berwenang dalam pembuatannya. Pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Baixe no formato pdf, txt ou leia online no scribd. Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara tahun 1997 nomor 44, tambahan lembaran negara nomor 3688. Peraturan menteri negara agrariakepala bpn nomor 3 tahun 1997. Peraturan menteri negara agrariakepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Petunjuk teknis pmna kbpn nomor 3 tahun 1997 materi pengukuran dan pemetaan pendaftaran tanah lihat dokumen lengkap 1 halaman dokumen yang terkait. Pdf petunjuk teknis pmna 3 tahun 1997 free download. Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara tahun 1997 nomor 44, tambahan lembaran negara nomor. Ri nomor 8 tahun 2012 pasal i ketentuan dalam pmna kepala bpn nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan pp nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah diubah sebagai berikut. Pdf petunjuk teknis pmna 3 tahun 1997 free download pdf. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah lembaran negara tahun 1996 nomor 58 tambahan le mbaran negara nomor 3643. Peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional lembaran negara.

Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional, menimbang. Peraturan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena bersifat terlalu teknis, kami tidak memberikan ringkasan atas peraturan ini. Pembukaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa pembentukan pemerintah negara indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian. Keputusan presiden nomor 26 tahun 1988 tentang badan pertanahan nasional. Berdasarkan peraturan menteri negara agrariakepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tanggal 1 oktober 1997 pasal 66 ayat. Keputusan presiden nomor 121p tahun 2014 tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan menteri kabinet kerja periode tahun 20142019. Petunjuk teknis peraturan menteri negara agraria kepala badan.

Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Keputusan presiden nomor 60 tahun 1998 jo nomor 77 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas. Petunjuk teknis pmna kbpn nomor 3 tahun 1997 materi pengukuran dan pemetaan pendaftaran tanah hal. Petunjuk teknis pmna kbpn nomor 3 tahun 1997 materi pengukuran dan pemetaan pendaftaran tanah lihat dokumen lengkap 1 halaman. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah peraturan presiden nomor 20 tahun 2015 tentang badan pertanahan nasional pmna no. Undangundang nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun lembaran negara tahun 1985 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3318. Sep 12, 20 undangundang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Pdf juknis pengumpulan data yuridis dan pengukuran. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3696. Ketentuan pasal 96 ayat 2 dihapus dan ayat 3 diubah serta setelah ayat 3 ditambahkan 2 dua ayat baru yakni ayat 4 dan ayat 5.

Perubahan tersebut dapat dilakukan langsung pada surat ukurnya atau dibuatkan surat ukur pengganti jika surat ukur lama tidak memungkinkan untuk digunakan. Nomor surat ukur terdiri dari nomor menurut urutan waktu dibuatnya di dalam wilayah suatu desa kelurahan, kode nomor desa kelurahan dan tahun pembuatannya pasal 158 pmna 3 1997 contoh. Keputusan presiden nomor 83p tahun 2016 tentang penggantian beberapa menteri negara kabinet kerja periode tahun 2014 2019. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah lembaran negara tahun 1997 nomor 59, tambahan lembaran negara nomor 3696. Peraturan kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Peraturan menteri negara agrariakepala badan pertanahan nasional no. Peraturan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1995. Peraturan menteri negara agrariakepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan. Tahun 2016 tentang penggantian beberapa menteri negara kabinet kerja periode tahun 2014 2019. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria lembaran negara tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 2043. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria lembaran negara tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 2043. Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol berlangganan. Keputusan presiden nomor 122m tahun 1998 tentang pembubaran.